Bakamla: Penjaga Kedaulatan dan Keamanan Maritim Nusantara

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang sangat luas dan strategis. Lebih dari 70% dari total wilayahnya adalah perairan, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Kondisi geografis ini menjadikan laut sebagai urat nadi kehidupan bangsa, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Di tengah kompleksitas dan vitalnya perairan Nusantara, hadir sebuah lembaga yang memiliki peran sentral dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan keselamatan di laut: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI).

Bakamla bukan sekadar lembaga penegak hukum di laut. Ia adalah orkestrator utama dalam menjaga harmoni dan ketertiban di perairan Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote. Dengan mandat yang luas dan tanggung jawab yang besar, Bakamla berupaya mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, di mana laut menjadi sumber kesejahteraan dan keamanan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Artikel ini akan mengupas tuntas tentang Bakamla, mulai dari sejarah pembentukannya, landasan hukum, struktur organisasi, tugas dan fungsi, tantangan yang dihadapi, hingga perannya dalam konteks regional dan global. Kita akan menelusuri bagaimana Bakamla menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai ancaman maritim, mulai dari penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, perompakan, hingga isu-isu lingkungan dan bencana alam di laut.

Sejarah dan Landasan Hukum Bakamla

Pembentukan Bakamla merupakan respons strategis terhadap kebutuhan yang mendesak akan adanya satu lembaga tunggal yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan keamanan dan keselamatan di laut. Sebelum Bakamla, penegakan hukum di laut dilakukan oleh berbagai instansi dengan payung hukum dan kewenangan yang berbeda-beda, seringkali menimbulkan tumpang tindih, inefisiensi, dan bahkan konflik kewenangan. Kondisi ini membuat penanganan kasus-kasus maritim menjadi kurang efektif dan terintegrasi.

Cikal Bakal dan Perkembangan Awal

Gagasan untuk memiliki lembaga keamanan laut yang terpadu sejatinya telah muncul sejak lama. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelaraskan operasi keamanan laut, namun belum membuahkan hasil optimal. Titik balik penting datang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini secara eksplisit mengamanatkan pembentukan sebuah badan yang bertanggung jawab atas keamanan laut.

Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan menyatakan, "Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan di laut, dibentuk Badan Keamanan Laut yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden." Amanat undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Perpres ini secara resmi membentuk Bakamla sebagai lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan menetapkan tugas, fungsi, serta struktur organisasinya.

Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama dari lembaga sebelumnya, yaitu Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), melainkan peningkatan status, kewenangan, dan kapasitas. Bakamla tidak lagi hanya berkoordinasi, tetapi memiliki kewenangan operasional yang lebih kuat, termasuk kemampuan untuk melakukan penegakan hukum secara langsung dalam batas-batas yang diatur undang-undang.

Peran UU Kelautan dan Perpres 178/2014

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan merupakan payung hukum fundamental yang menempatkan Bakamla sebagai pilar utama dalam pengelolaan kelautan Indonesia. UU ini mengakui bahwa laut bukan hanya sekadar batas geografis, melainkan sebuah domain yang harus dikelola secara holistik untuk kepentingan nasional. Dengan adanya UU ini, Bakamla mendapatkan legitimasi penuh untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai penjaga keamanan laut.

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 adalah instrumen yang memberikan detail operasional bagi Bakamla. Perpres ini menjelaskan secara rinci tentang:

• Kedudukan dan Tanggung Jawab: Bakamla berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
• Tugas Pokok: Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
• Fungsi: Mencakup perencanaan, koordinasi, monitoring, operasi, hingga pengembangan sumber daya manusia.
• Struktur Organisasi: Mengatur tentang eselon, unit kerja, dan jabatan-jabatan kunci dalam Bakamla.

Tugas dan Fungsi Bakamla: Pilar Keamanan Maritim

Bakamla mengemban tugas pokok untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Untuk menjalankan tugas pokok ini, Bakamla memiliki serangkaian fungsi yang komprehensif, mencakup aspek perencanaan, operasional, koordinasi, hingga pengembangan kapasitas.

Tugas Pokok

Tugas pokok Bakamla adalah menjaga keamanan dan keselamatan maritim. Ini berarti Bakamla bertanggung jawab untuk:

1. Melaksanakan pengawasan dan patroli: Bakamla secara rutin melakukan patroli di seluruh wilayah perairan Indonesia untuk mendeteksi dan mencegah berbagai pelanggaran hukum.
2. Menegakkan hukum: Dalam batas kewenangannya, Bakamla dapat menindak pelanggaran hukum di laut, bekerja sama dengan instansi terkait.
3. Melakukan pencarian dan penyelamatan (SAR): Bakamla aktif dalam operasi SAR di laut, baik sebagai koordinator maupun pelaksana.
4. Menanggulangi ancaman maritim: Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil tindakan terhadap potensi ancaman keamanan dan keselamatan laut.

Fungsi Bakamla

Untuk mendukung tugas pokok tersebut, Bakamla memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Perumusan Kebijakan

Bakamla bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang keamanan dan keselamatan laut. Ini mencakup penyusunan rencana strategis, program kerja, dan anggaran yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Perencanaan yang matang memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki Bakamla digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan nasional di sektor maritim.

2. Koordinasi Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan Laut

Ini adalah salah satu fungsi paling krusial dari Bakamla. Indonesia memiliki banyak instansi yang memiliki kewenangan di laut (TNI AL, Polairud, KKP, Bea Cukai, KPLP, dll.). Bakamla bertindak sebagai koordinator utama untuk menyelaraskan kegiatan patroli, penegakan hukum, dan operasi lainnya yang dilakukan oleh instansi-instansi tersebut. Koordinasi ini bertujuan untuk:

• Mencegah tumpang tindih kewenangan dan operasi.
• Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
• Menciptakan sinergi antarlembaga.
• Memperkuat respons terhadap ancaman maritim.

3. Pelaksanaan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut

Bakamla tidak hanya berkoordinasi, tetapi juga melaksanakan operasi mandiri atau operasi gabungan. Fungsi ini mencakup:

• Patroli rutin: Menggelar kapal patroli di wilayah-wilayah strategis dan rawan.
• Penegakan hukum: Melakukan penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum di laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
• Pengumpulan dan pengolahan data intelijen: Mengidentifikasi potensi ancaman dan tren kejahatan maritim.
• Operasi SAR: Merespons panggilan darurat dan memimpin atau berpartisipasi dalam operasi pencarian dan penyelamatan.
• Penanggulangan tumpahan minyak dan pencemaran laut: Berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.

4. Pengawasan dan Kontrol Wilayah Laut

Fungsi ini melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk memantau aktivitas di perairan Indonesia. Bakamla mengoperasikan sistem pengawasan maritim terpadu, seperti radar, Automatic Identification System (AIS), dan citra satelit, untuk mendeteksi setiap pergerakan kapal dan potensi pelanggaran. Pengawasan yang efektif adalah kunci untuk mencegah kejahatan maritim dan merespons dengan cepat jika terjadi insiden.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, Bakamla terus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Ini meliputi:

• Pendidikan dan pelatihan: Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada personel, termasuk navigasi, penegakan hukum, SAR, intelijen maritim, dan manajemen krisis.
• Pengadaan dan pemeliharaan alutsista: Memperkuat armada kapal patroli, pesawat udara, dan peralatan pendukung lainnya.
• Pembangunan infrastruktur: Mengembangkan pangkalan, stasiun pemantauan, dan pusat komando kendali.

6. Kerjasama Internasional

Ancaman maritim seringkali bersifat transnasional. Oleh karena itu, Bakamla juga menjalin kerja sama dengan lembaga keamanan laut negara-negara sahabat dan organisasi internasional. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi intelijen, patroli bersama, latihan gabungan, dan peningkatan kapasitas. Melalui kerja sama internasional, Bakamla memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga keamanan maritim regional dan global.

Struktur Organisasi dan Sumber Daya Bakamla

Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang begitu kompleks, Bakamla didukung oleh struktur organisasi yang ramping namun efektif, serta sumber daya yang terus ditingkatkan.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, Bakamla dipimpin oleh seorang Kepala Bakamla yang setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di bawah Kepala Bakamla, terdapat unit-unit kerja yang mengampu berbagai fungsi:

• Sekretariat Utama: Bertugas dalam administrasi, keuangan, hukum, dan kepegawaian.
• Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi: Merumuskan kebijakan, perencanaan, dan kerja sama internasional.
• Deputi Bidang Operasi dan Latihan: Mengelola operasi keamanan laut, latihan gabungan, dan SAR.
• Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama: Mengelola data intelijen maritim, aspek hukum, dan kerja sama dengan instansi terkait.
• Inspektorat: Melakukan pengawasan internal untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Sumber Daya Manusia

Personel Bakamla berasal dari berbagai latar belakang, termasuk anggota TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keahlian khusus di bidang kelautan. Komposisi personel yang beragam ini mencerminkan sifat Bakamla sebagai lembaga yang multidisiplin dan interoperabel. Mereka dilatih secara khusus untuk operasi maritim, penegakan hukum di laut, intelijen, navigasi, komunikasi, dan keterampilan SAR. Pengembangan SDM yang berkelanjutan menjadi prioritas untuk menghadapi tantangan maritim yang semakin kompleks.

Sarana dan Prasarana

Kapabilitas operasional Bakamla sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang dimiliki. Armada Bakamla terdiri dari berbagai jenis kapal patroli, mulai dari kapal cepat hingga kapal yang lebih besar dengan kemampuan jelajah yang luas. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar navigasi, sistem komunikasi satelit, dan peralatan pengawasan. Selain kapal, Bakamla juga menggunakan:

• Pesawat Udara (Pesud): Untuk pengawasan udara jarak jauh dan pencarian.
• Sistem Pengawasan Maritim Terpadu (SPMT): Jaringan radar pantai, AIS, dan CCTV untuk memantau pergerakan kapal secara 24/7.
• Pusat Komando dan Kendali (Puskodal): Untuk mengintegrasikan informasi dan mengkoordinasikan operasi.
• Kapal Patroli Cepat: Untuk respons cepat terhadap insiden di wilayah pesisir.
• Kapal Multi-Misi: Kapal yang mampu melaksanakan berbagai tugas, mulai dari patroli, penegakan hukum, hingga SAR.

Tantangan dan Ancaman Maritim yang Dihadapi Bakamla

Laut Indonesia adalah arena yang dinamis, penuh potensi sekaligus tantangan. Bakamla beroperasi di tengah spektrum ancaman maritim yang luas, mulai dari kejahatan transnasional hingga isu-isu lingkungan.

1. Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUUF)

IUUF merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kedaulatan ekonomi dan lingkungan Indonesia. Kerugian akibat IUUF diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahun, menguras sumber daya ikan, merusak ekosistem laut, dan merugikan nelayan lokal. Bakamla, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta TNI AL, secara gencar melakukan operasi penangkapan kapal-kapal asing maupun domestik yang melakukan IUUF. Upaya ini memerlukan pengawasan ketat, deteksi dini, dan penindakan yang tegas.

2. Perompakan dan Perampokan Bersenjata di Laut

Meskipun frekuensinya telah menurun berkat peningkatan patroli dan kerja sama regional, perompakan dan perampokan bersenjata masih menjadi ancaman, terutama di selat-selat strategis dan perairan rawan. Bakamla berperan aktif dalam patroli pencegahan, pengawasan terhadap kapal-kapal mencurigakan, dan respons cepat terhadap insiden perompakan untuk melindungi pelayaran internasional dan kapal-kapal niaga.

3. Penyelundupan Barang Ilegal (Narkotika, Senjata, Manusia)

Wilayah perairan Indonesia yang luas dan perbatasan yang berpori seringkali dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional untuk menyelundupkan narkotika, senjata, barang ilegal lainnya, bahkan penyelundupan manusia. Bakamla bekerja sama dengan Polri, Bea Cukai, dan Imigrasi untuk memberantas jaringan penyelundupan ini, yang mengancam stabilitas keamanan dan kesehatan masyarakat.

4. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Laut

Tumpahan minyak, pembuangan limbah ilegal, dan kegiatan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan lingkungan laut yang parah. Bakamla memiliki peran dalam pemantauan, deteksi, dan penindakan terhadap pelaku pencemaran, serta berpartisipasi dalam operasi penanggulangan tumpahan minyak dan pemulihan lingkungan. Perlindungan ekosistem laut adalah kunci bagi keberlanjutan sumber daya maritim.

5. Pelanggaran Batas Wilayah dan Kedaulatan

Indonesia berbatasan langsung dengan banyak negara, dan dinamika geopolitik di kawasan seringkali menyebabkan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing. Bakamla, sebagai salah satu lini terdepan penjaga kedaulatan, melakukan pengawasan ketat untuk mendeteksi dan merespons setiap pelanggaran, bekerja sama erat dengan TNI AL yang memiliki mandat utama dalam pertahanan negara.

6. Bencana Alam dan Kemanusiaan di Laut

Sebagai negara yang rawan bencana, perairan Indonesia seringkali menjadi lokasi terjadinya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, atau cuaca ekstrem yang membahayakan pelayaran. Bakamla memiliki peran vital dalam operasi SAR, evakuasi, dan distribusi bantuan kemanusiaan di laut. Kesiapsiagaan Bakamla dalam menghadapi bencana alam merupakan bagian integral dari fungsi keselamatan maritimnya.

Tantangan Internal

Selain ancaman eksternal, Bakamla juga menghadapi tantangan internal:

• Keterbatasan Anggaran: Untuk mengoperasikan dan memelihara armada serta mengembangkan teknologi, dibutuhkan anggaran yang besar dan stabil.
• Pengembangan Kapasitas SDM: Kebutuhan akan personel yang sangat terlatih dan profesional di bidang maritim terus meningkat.
• Integrasi Sistem: Tantangan dalam mengintegrasikan berbagai sistem pengawasan dan informasi dari berbagai instansi untuk menciptakan kesadaran domain maritim yang utuh (MDA - Maritime Domain Awareness).
• Koordinasi Antarlembaga: Meskipun Bakamla adalah koordinator, menjaga sinergi yang optimal antar berbagai instansi yang memiliki kewenangan di laut tetap menjadi pekerjaan berkelanjutan.

Bakamla dalam Konteks Poros Maritim Dunia

Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bukan sekadar slogan, melainkan sebuah strategi besar untuk menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di kancah maritim global. Dalam visi ini, Bakamla memiliki peran yang sangat fundamental.

Peran Strategis Bakamla

Sebagai negara kepulauan, keamanan dan kedaulatan maritim adalah prasyarat mutlak bagi tercapainya visi Poros Maritim Dunia. Bakamla berkontribusi langsung dalam mewujudkan hal ini melalui:

• Menjamin Keamanan Jalur Pelayaran: Indonesia dilewati oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang vital bagi perdagangan global. Keamanan ALKI adalah tanggung jawab besar yang diemban Bakamla bersama TNI AL, memastikan kelancaran dan keselamatan navigasi.
• Melindungi Sumber Daya Maritim: Dengan memberantas IUUF dan kejahatan maritim lainnya, Bakamla melindungi potensi ekonomi laut Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.
• Menjaga Stabilitas Regional: Melalui kerja sama internasional dan kehadiran di wilayah perbatasan, Bakamla berkontribusi pada stabilitas keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, yang pada gilirannya mendukung perdamaian dan kemakmuran regional.
• Membangun Kepercayaan Internasional: Kemampuan Bakamla untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut meningkatkan kepercayaan komunitas internasional terhadap Indonesia sebagai mitra yang bertanggung jawab dalam urusan maritim.

Kerjasama Regional dan Internasional

Indonesia tidak dapat menjaga lautnya sendirian. Ancaman maritim bersifat transnasional dan memerlukan respons global. Bakamla aktif dalam berbagai forum kerja sama regional dan internasional, antara lain:

• ASEAN Maritime Forum (AMF): Forum untuk membahas isu-isu maritim di Asia Tenggara.
• Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP): Kerangka kerja regional untuk memerangi perompakan.
• Indian Ocean Rim Association (IORA): Organisasi negara-negara di sekitar Samudra Hindia untuk kerja sama ekonomi dan keamanan.
• Latihan Bersama: Berpartisipasi dalam latihan gabungan dengan angkatan laut atau penjaga pantai negara-negara sahabat untuk meningkatkan interoperabilitas dan pertukaran pengetahuan.

Masa Depan Bakamla: Inovasi dan Penguatan

Perjalanan Bakamla masih panjang. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika ancaman maritim, Bakamla dituntut untuk terus berinovasi dan memperkuat diri.

1. Peningkatan Teknologi Pengawasan

Masa depan pengawasan maritim akan sangat bergantung pada teknologi. Bakamla perlu terus berinvestasi dalam sistem pengawasan yang lebih canggih, seperti:

• Drone Maritim: Penggunaan Unmanned Aerial Vehicles (UAV) atau drone untuk pengawasan udara yang lebih fleksibel dan hemat biaya.
• Satelit Pengawasan Maritim: Pemanfaatan citra satelit resolusi tinggi dan data Synthetic Aperture Radar (SAR) untuk pemantauan area yang sangat luas.
• Big Data dan Kecerdasan Buatan (AI): Mengembangkan kemampuan analisis data besar untuk memprediksi pola kejahatan dan mengidentifikasi anomali di laut.
• Sistem Integrasi Sensor: Memadukan data dari berbagai sensor (radar, AIS, citra, drone) ke dalam satu platform terintegrasi untuk menciptakan gambar situasi maritim yang lengkap.

2. Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum

Penguatan payung hukum dan kemampuan penegakan hukum Bakamla akan terus menjadi fokus. Ini mencakup peningkatan kewenangan penyidikan, pelatihan personel dalam aspek hukum maritim internasional dan nasional, serta peningkatan kolaborasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan untuk memastikan proses hukum yang efektif dan adil.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul

Kualitas personel adalah aset utama Bakamla. Ke depan, fokus pada pendidikan dan pelatihan akan semakin mendalam, mencakup spesialisasi dalam:

• Cyber maritime security.
• Pakar lingkungan laut.
• Analis intelijen maritim.
• Ahli teknologi kelautan.

4. Kemitraan Strategis

Bakamla akan terus memperkuat kemitraan strategis, baik dengan instansi domestik maupun internasional. Di tingkat nasional, sinergi dengan TNI AL, Polri, KKP, Bea Cukai, KPLP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lembaga lainnya akan dipererat. Di tingkat internasional, Bakamla akan terus memperluas jaringannya dan aktif berkontribusi dalam arsitektur keamanan maritim global.

5. Literasi Maritim Masyarakat

Edukasi dan peningkatan literasi maritim masyarakat juga menjadi bagian penting dari misi Bakamla. Masyarakat yang sadar akan pentingnya laut dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan serta kebersihannya akan menjadi kekuatan tambahan bagi Bakamla. Kampanye publik, program edukasi di sekolah, dan kolaborasi dengan komunitas pesisir dapat meningkatkan kesadaran ini.

Penutup

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) adalah pilar vital dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan keselamatan di perairan Nusantara yang begitu luas dan strategis. Dari sejarah pembentukannya yang didorong oleh kebutuhan akan koordinasi yang terpadu, hingga perannya yang kompleks dalam menghadapi berbagai ancaman maritim, Bakamla terus tumbuh dan beradaptasi.

Dengan landasan hukum yang kuat, struktur organisasi yang efektif, sumber daya yang terus ditingkatkan, dan personel yang berdedikasi, Bakamla berdiri sebagai garda terdepan dalam melindungi kepentingan nasional di laut. Upaya tanpa henti dalam memberantas kejahatan maritim, menjaga kelestarian lingkungan laut, dan berpartisipasi dalam operasi kemanusiaan menunjukkan komitmen Bakamla terhadap kesejahteraan dan keamanan bangsa.

Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tidak akan terwujud tanpa kehadiran dan peran aktif Bakamla. Melalui koordinasi yang solid, inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia yang unggul, dan kerja sama internasional yang erat, Bakamla akan terus menjadi penjaga laut Nusantara yang tangguh dan terpercaya. Peran Bakamla adalah cerminan dari komitmen Indonesia untuk menjaga lautnya sebagai beranda depan bangsa, sumber kehidupan, dan jalur penghubung peradaban.

Masa depan maritim Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera akan sangat ditentukan oleh sejauh mana Bakamla mampu mengemban tugas dan fungsinya dengan optimal. Oleh karena itu, dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa sangat diperlukan agar Bakamla dapat terus menjalankan mandat mulianya sebagai penjaga samudra Indonesia.

Semoga artikel ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Bakamla dan menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai dan menjaga laut Indonesia.